“Padahal kami tahu di sana ada kompensasi, tapi warga RT kami tidak pernah mendapatkan itu. Justru sekarang giliran masyarakat setempat mau kerja untuk menghadapi Idul Adha kok ada oknum wartawan yang sibuk. Padahal selama ini aktivitas tambang di situ ada yang ilegal, pada diam saja,” sindir Acep.
Ia juga menilai masyarakat kecil sering kali menjadi pihak yang paling mudah disalahkan ketika muncul polemik tambang, sementara aktivitas yang sudah lama berlangsung sebelumnya seakan luput dari perhatian.
Hal senada disampaikan Adi (48), warga pesisir Pantai Pasir Padi. Ia berharap pemerintah maupun pihak terkait dapat melihat persoalan tambang rakyat secara lebih bijaksana dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.
Menurut Adi, kondisi ekonomi masyarakat pesisir saat ini sedang sulit. Karena itu, warga berharap ada ruang bagi masyarakat lokal untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha yang kebutuhan ekonominya meningkat.
“Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekayaan alam dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat itu adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan harus berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pesanan mitra perusahaan,” ungkap Adi.
Ia juga menyesalkan munculnya narasi yang menyebut warga setempat menantang aparat penegak hukum (APH). Menurutnya, tudingan tersebut terlalu berlebihan dan tidak disertai sumber maupun bukti yang jelas.
“Tidak eloklah membangun narasi menyebutkan warga kami Ded menantang APH dan tidak ada narasumber atau buktinya,” ujar Adi.
Diketahui, aktivitas ponton TI Rajuk-Tower di perairan Laut Pasir Padi berada di kawasan IUP PT Timah Tbk maupun di area luar IUP. Saat ini terdapat beberapa perusahaan mitra PT Timah Tbk yang diketahui beroperasi di kawasan tersebut, yakni PT BSI, BOBA, GLA dan TRISULA.
Masyarakat berharap polemik terkait aktivitas tambang di kawasan itu tidak dijadikan alat untuk saling menyerang melalui opini yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mereka meminta semua pihak, termasuk media, agar tetap mengedepankan asas keberimbangan, verifikasi fakta, serta tidak membangun stigma yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat pesisir.
Di tengah situasi ekonomi yang sulit, warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menghadirkan solusi yang adil, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aturan hukum yang berlaku. (Tim kantet petir)
