Dessy juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam menjalankan tugas. Ia menilai keterlambatan dalam satu agenda kerja akan berdampak domino terhadap kegiatan lain.
“Mari kita biasakan untuk *on time*, karena *time is money*. Kalau satu kegiatan molor, maka kegiatan kedua dan ketiga ikut tertunda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan akan menjadikan kedisiplinan sebagai indikator utama dalam evaluasi kinerja pegawai ke depan. Evaluasi ini akan diterapkan secara menyeluruh tanpa pandang status, baik aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun pegawai harian lepas (PHL).
Ia berharap seluruh jajaran pegawai dapat memperbaiki etos kerja dan menjadikan disiplin sebagai budaya birokrasi, bukan sekadar aturan di atas kertas. Dengan disiplin yang kuat, pelayanan publik diyakini akan berjalan lebih profesional dan berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan masyarakat.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang serius membenahi integritas birokrasi demi pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan. (KBO Babel/Dhany)
