“Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki semangat yang sama untuk membangun Kabupaten Bangka Selatan ke arah yang lebih baik, berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama,” ujar Wabup Debby.
Ia menjelaskan, penyusunan rancangan anggaran tersebut berangkat dari analisis terhadap kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, serta kebutuhan intervensi belanja pada kuartal III dan IV tahun 2025, termasuk proyeksi kebutuhan untuk tahun anggaran 2026. Dalam kerangka tersebut, komponen penting seperti pendapatan daerah, belanja daerah, defisit, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan menjadi fokus perhitungan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Wabup Debby juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan tema pembangunan maupun indikator makro antara APBD induk dan perubahan 2025, serta antara APBD induk dan rancangan 2026. Konsistensi tema ini dimaksudkan untuk memastikan arah pembangunan tetap terjaga dan sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai target.
Adapun indikator makro pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2026 mencakup: laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,95% hingga 5,10%, angka kemiskinan sebesar 2,76%, tingkat pengangguran di angka 4,28%, inflasi 2,85%, serta Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,51.
“Kita semua berharap seluruh indikator ini dapat tercapai demi meningkatkan daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan,” tutup Wabup Debby.
Dengan disepakatinya KUPA-PPAS Perubahan 2025 dan dimulainya pembahasan KUA-PPAS 2026, pemerintah daerah bersama DPRD Bangka Selatan diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pembangunan. Langkah ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan perekonomian daerah, memperkuat sektor unggulan, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
