Beberapa awak media juga menganggap bahwa insiden ini bisa menjadi pertanda bahwa DPRD Bangka Selatan belum sepenuhnya memahami pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dan profesional dengan media massa sebagai mitra demokrasi.
Menanggapi kericuhan tersebut, hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Bangka Selatan maupun Sekwan Hamdan belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penundaan atau permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.
Kekecewaan yang dirasakan insan pers tidak hanya sebatas pada waktu yang terbuang. Lebih dari itu, ada rasa tidak dihargai dan kehilangan martabat yang begitu kuat. Media yang selama ini berperan penting dalam menyebarkan informasi publik dan mengawal jalannya roda pemerintahan, merasa dilecehkan oleh institusi yang seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan.
Beberapa Wartawan lokal yang turut hadir,kami tidak menuntut yang macam-macam. Kami hanya ingin diperlakukan secara profesional dan setara sebagai mitra kerja yang memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, khususnya lembaga legislatif, untuk lebih memperhatikan komunikasi dan tata kelola hubungan dengan insan pers. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, sinergi antara pemerintah dan media bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Jika tidak segera ditangani secara bijak dan terbuka, insiden semacam ini bisa menurunkan citra DPRD di mata publik dan memperlebar jurang antara pemerintah dan media.
